Pengaruh Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan dan Pertumbuhan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 3, Nomor 2, Oktober 2025, Halaman 207-214 E-ISSN: 3025-6704 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17328590 *Corresponding author Email: [email protected] Pengaruh Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan dan Pertumbuhan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Depina Br Tumangger Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi,Universitas Negeri Medan A B S T R A K Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang terus menjadi tantangan global, termasuk di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan, dampaknya terhadap masyarakat, dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian meliputi tinjauan pustaka, analisis data statistik, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan sumber daya ekonomi. Dampaknya meliputi masalah kesehatan, pendidikan rendah, kriminalitas, dan ketidakstabilan sosial. Pemerintah dan berbagai lembaga telah melakukan berbagai upaya seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan semua pihak, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. A B S T R A C T Poverty is a complex problem that continues to be a global challenge, including in Indonesia. This study aims to analyze the factors causing poverty, its impact on society, and the efforts that have been made to address it. Research methods include a literature review, statistical data analysis, and case studies. The results indicate that poverty is caused by various factors, such as lack of access to education, health, employment, and economic resources. Its impacts include health problems, low education, crime, and social instability. The government and various institutions have implemented various efforts, such as social assistance programs, skills training, and infrastructure development, but their effectiveness still needs to be improved. This study concludes that poverty alleviation requires a multidimensional approach involving all parties, with a focus on improving the quality of human resources, creating jobs, and equitable development. PENDAHULUAN Kemiskinan merupakan kondisi multidimensional yang ditandai oleh ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Akar penyebab kemiskinan sangat kompleks, meliputi kelangkaan sumber daya, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan, serta faktor-faktor struktural yang menghambat mobilitas sosial dan ekonomi.Pemahaman mengenai kemiskinan sangat beragam, mencerminkan perspektif subjektif, komparatif, moral, evaluatif, hingga ilmiah. Secara umum, kemiskinan dapat dikaji melalui beberapa dimensi utama: 1. Kekurangan Materi: Dimensi ini menekankan pada ketidakmampuan untuk mengakses barang dan jasa esensial, seperti makanan bergizi, pakaian layak, tempat tinggal yang aman, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Kemiskinan dalam konteks ini diukur berdasarkan standar kebutuhan minimum yang tidak terpenuhi. 2. Keterkucilan Sosial: Kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial. Keterkucilan sosial merujuk pada kondisi individu atau kelompok yang terpinggirkan dari partisipasi aktif dalam masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, informasi, dan jaringan sosial yang mendukung. 3. Kekurangan Penghasilan dan Kekayaan: Dimensi ini mengukur kemiskinan berdasarkan ketidakcukupan pendapatan dan aset yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. A R T I C L E I N F O Article history: Received September 20, 2025 Revised 25 September 2025 Accepted 25 September 2025 Available online 04 Oktober. 2025 Kata Kunci: Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia Keywords: Poverty, Open Unemployment Rate, Human Development Index This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 3 Tahun 2025, P. 207-214 Socius E-ISSN: 3025-6704 Konsep "kelayakan" sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai belahan dunia. Menurut Friedmann, (1979: 101), kemiskinan didefenisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) modal yang produktif atau assets (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lainnya) sumbersumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang: pengetahuan, keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna. Tentunya masalah kemiskinan ini terjadi di setiap negara di belahan dunia ,termasuk Sumatra utara . Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin yang ada di Sumatra utara cukup berfluktusi dari tahun ke tahun. Gambar. 1 jumlah penduduk miskin di Sumatra utara pada tahun 20012021 Kemiskinan merupakan masalah multidimensional karena saling berhubungan Ketidakmampuan untuk mengakses dan berpartisipasi secara ekonomi, politik, sosial budaya Publisitas. Beberapa kebijakan dan program yang ada dinilai kurang efektif untuk mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.Hal ini ditunjukkan dengan tren peningkatan jumlah penduduk miskin waktu pengepakan Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan mencari solusi masalah Selain itu, dapat ditarik kesimpulan tentang strategi berdasarkan hasil penelitian yang dapat bertujuan untuk mengurangi peningkatan kemiskinan, yaitu pertama melalui kebijakan tidak langsung yaitu memperbaiki infrastruktur penyebab kemiskinan, Kedua, intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar tentang kemiskinan.Hakekatnya, belum ada keberlanjutan (sustainability) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Berdasarkan uraian tersebut Permasalahan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia memang terus dilakukan sampai saat ini, baik melalui kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Tetapi penurunan penduduk miskin tidak terlalu signifikan dan relatif masih cukup banyak. Pemerintah sudah berjuang terus menurunkan penduduk miskin didaerahnya dengan berbagai strategi, baik melalui kebijakan fiskal dalam APBD, maupun dengan melibatkan masyarakat miskin itu sendiri. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menjadikan penduduk miskin sebagai subjek bukan sebagai objek sehingga penduduk miskin dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan yang dilakukan. Tujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa seolah hanya wacana saja. Semakin maraknya perencanaan dan kegiatan pembangunan belum mampu menanggulangi kemiskinan di Negeri Indonesia sehingga untuk mencari alternatif solusi kebijakan kedepan dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan diperlukan pemikiran dari berbagai lintas disiplin ilmu sosial.Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, halhal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa 0 500000 1000000 1500000 2000000 12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah penduduk miskin di sumatra utara Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 3 Tahun 2025, P. 207-214 Depina Br Tumangger / Pengaruh Tingkat Pengangguran, dihormati seperti orang lain.Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah Negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. NegaraNegara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Belanja pemerintah salah satu komponen variabel yang dapat mengubah pendapatan nasional. Richardson (Jhingan, 2013) berpendapat bahwa suatu hal yang sangat berguna dari model ini adalah kenaikan pendapatan dapat meningkat jika belanja belanja pemerintah dipusatkan pada daerah - daerah yang masih terbelakang. Sebagaimana teori Lewis dalam fatin lestari(2008), kondisi pareto optimal akan tercapai bila terjadi mobilitas faktor - faktor produksi (labour) tanpa hambatan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Daerah - daerah yang memiliki tingkat mobilitas faktor - faktor produksiantar daerah rendah akan menyebabkan pertumbuhan ekonominya rendah. Daerah - daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi menunjukkan bahwa faktor -faktor produksi di daerah yang bersangkutan memiliki mobilitas antar daerah yang rendah. Infrastruktur dapat digolongkan sebagai modal atau capital. Infrastruktur tergolong sebagai social overhead capital, berbeda dengan modal yang berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan produksi, perluasan infrastruktur tidak hanya menambah stok dari modal tetapi juga sekaligusmeningkatkan produktifitas perekonomian dan taraf hidup masyarakat luas. Kemiskinan tidak hanya terjadi di Sumatra utara saja melainkan banyak provinsi – provinsi di Indonesia masih terkait dengan masalah yang berkaitan dengan kemiskinan . Berikut ada grafik data perkembangan kemiskinan ,penganguran ,LPE,IPM Di privinsi Sumatra utara . Gambar. 1 Perkembangan Jumlah penduduk Miskin ,Penganguran ,LPE,IPM Di provinsi Sumatra utara tahun 20012021 Berdasarkn Grafik Di atas kitab isa lihat bahwa data penduduk Miskin,Penganguran ,LPE,IPM yang terjadi di provinsi Sumatra utara. Ada banyak factor _ factor yang di duga mempengaruhi jumlah peningkatan penduduk miskin menajdi sebuah penganguran . Menurut Sukirno (2006) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Berdasarkan pengertian tersebut, untuk dikatakan sebagai pengangguran seseorang tidak cukup tidak memiliki pekerjaan dan tidak bekerja Menurut Mantra (2009) pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka. Secara umum ada empat jenis pengangguran jika ditinjau dari penyebabnya, yakni pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran musiman dan pengangguran siklikal. Penelitian ini memiliki research gap yang terlihat dari perbedaan hasil dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (10,00) - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Grafik Fenomena Variabel Terkait Dan Nerasi Grafik Tahun Miskin Pengangguran LPE IPM Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 3 Tahun 2025, P. 207-214 Socius E-ISSN: 3025-6704 (IPM), dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Ramadhani dan Ginting (2022) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara, serta penelitian Elviera dan Irawan (2020) yang menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Selain itu, penelitian Lubis dan Sihombing (2019) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Namun, hasil penelitian ini justru menunjukkan arah hubungan yang positif dan tidak signifikan, yang berarti peningkatan IPM dan pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan empiris (research gap) antara teori dan kenyataan di lapangan. Penelitian ini menarik karena membahas masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara yang hingga kini masih menjadi persoalan penting dalam pembangunan daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi ini terus meningkat, namun angka kemiskinan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Selain itu, penelitian ini menarik karena mencoba melihat hubungan antara tingkat pengangguran, IPM, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan pendekatan empiris, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi ekonomi masyarakat di Sumatera Utara. Penelitian ini membahas pengaruh tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan periode tahun 2021 sampai 2024. Penelitian ini hanya difokuskan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara dan tidak membahas faktor lain di luar variabel yang telah ditentukan. KAJIAN PUSTAKA Teori Kemiskinan Kemiskinan merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks serta bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Menurut Friedmann (1979:101), kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasikan basis kekuasaan sosial yang meliputi kepemilikan aset, akses terhadap sumber daya keuangan, serta kemampuan untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak. Pandangan ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak semata disebabkan oleh kurangnya pendapatan, melainkan oleh ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Teori Pengangguran Pengangguran merupakan salah satu faktor utama yang berhubungan erat dengan tingkat kemiskinan. Menurut Sukirno (2006:36), pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan rendahnya penyerapan tenaga kerja dalam suatu perekonomian, yang secara langsung berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga dan peningkatan jumlah penduduk miskin. Menurut Mantra (2009), pengangguran terbuka adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan. Secara ekonomi, ketika seseorang tidak bekerja, maka ia kehilangan sumber pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin tinggi pula risiko masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan. Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk menilai kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (pengetahuan), dan standar hidup layak (pendapatan per kapita). Menurut Todaro dan Smith (2011:78), pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki oleh individu agar mereka dapat hidup lebih produktif dan bermartabat. Secara teoritis, peningkatan IPM seharusnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, karena manusia yang sehat, berpendidikan, dan produktif memiliki kemampuan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Teori Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan. Menurut Todaro (2000:115), pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 3 Tahun 2025, P. 207-214 Depina Br Tumangger / Pengaruh Tingkat Pengangguran, Namun, apabila pertumbuhan tersebut tidak merata atau hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka kemiskinan tetap tinggi meskipun ekonomi mengalami ekspansi. Hipotesis Penelitian 1. H₁: Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. (Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.) 2. H₂: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. (Semakin tinggi IPM, maka semakin rendah tingkat kemiskinan.) 3. H₃: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. (Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin rendah tingkat kemiskinan.) 4. H₄: Tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. METODE PENELITIAN Metode analisis data untuk menganalisis pengangguran, kemiskinan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Data dianalisis menggunakan alat analisis model Autogregressive Distributed Lag (ARDL). Alat analisis ini dipilih setelah dilakukan uji reliabilitas data. Uji stasioner dapat dilakukan. dengan menguji apakah terdapat unit root pada variabel atau tidak dengan menggunakan uji Phillips-Pyront (PP). Adanya unit root akan menghasilkan model persamaan atau regresi twitch yang menunjukkan bahwa data stasioner pada level yang berbeda, sedangkan jika stasioner pada level yang berbeda maka alat analisis yang tepat digunakan adalah Vector Autoregression (VAR) Model regresi yang memuat nilai-nilai variabel yang menjelaskan nilai saat ini atau nilai masa lalu dari variabel independen dan model yang menyertakan lag variabel dependen sebagai salah satu variabel penjelasnya disebut Autogregressive Distribution Lag (ARDL) dan bersifat dinamis Model dalam ekonometrika. Model ARDL sangat berguna dalam ekonometrik empiris karena membuat perekonomian statis menjadi dinamis dengan secara eksplisit memperhitungkan peran waktu. Model ini dapat membedakan respon jangka pendek dan jangka panjang dari variabel dependen terhadap perubahan satu satuan nilai variabel penjelas (Gujarati, 2024). Keunikan model Autoregressive dan model Distribution Lag adalah mengandung teori statis hingga dinamis karena model regresi biasanya mengabaikan pengaruh waktu dan melalui model Autoregressive Distributed Lag waktu dan durasi diperhitungkan akun tentu saja perbedaan waktu (lag) tersebut diketahui (Gujarati, 2024). Model lag terdistribusi adalah model regresi yang tidak hanya mencakup nilai saat ini tetapi juga nilai sebelumnya (lag) dari variabel penjelas (X), sedangkan model regresi lag terdistribusi adalah model yang mencakup satu atau lebih nilai sebelumnya (lag) variabel-variabel yang berkorelasi antar variabel penjelas. "Model regresi yang memasukkan nilai-nilai variable yang memperhitungkan nilai (lag) saat ini atau masa lalu dari variabel independent sebagai salah satu variabel penjelas disebut dengan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Model ini dapat membedakan respon jangka pendek dan jangka panjang dari variabel dependen terhadap perubahan nilai satuan variabel penjelas" (Gujarati, 2024). Gujaratin (2024), ada beberapa syarat metode ARDL antara lain, 1. ARDL tidak mementingkan tingkat stasioner data (berbeda pada metode Vector Autogression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM) yang mengharuskan stasioner pada ordo yang sama, tetapi ARDL tidak bisa digunakan jika data stasioner dalam bentuk 2nd differencing).ARDL tidak mempermasalahkan jumlah sampel atau observasi yang sedikit. 2. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk analisis ekomometrika dengan menggunakan metode ini adalah: 1. Menguji stasioneritas data variabel dalam model penelitian, naik pada tingkat level maupuntingkat first difference. 2. Penentuan logoptimum 3. Uji kausalitas 4. Uji kointegrasi bound test 5. Mengestimasi model ARDL 6. Uji stabilitas model ARDL HASIL Uji Asumsi Klasik a) Uji Normalitas. Kriteria pengujiannya yaiti Nilai Prob. Jacque Bera (JB) > 0,05 artinya Ho Ditolak berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi normalitas atau residual berdistribbusi normal . Berdasarkan tabel hasil uji asumsi dan uji regresi Model OLS diketahui bahwa nilai prob. Jarque Bera sebesar 3,052319 > 0,05, maka dapat disimpulkan abhwa data tidak terjadi pelanggaran uji normalitas dalam model penelitian ini. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 3 Tahun 2025, P. 207-214 Socius E-ISSN: 3025-6704 b) Uji Autokorelasi. Hasil Breuch-Godfrey serial corelation LM Test dengan kriterian pengujian yaitu jika nilai Prob Obs*R Squared > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi pada penelitian ini. Berdasarkan tabel hasil uji asumsi dan uji regresi Model OLS dapat kita ketahui bahwa nilai Prob. Obs*R Squared sebesar 0,3691 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi pelanggaran uji autokolerasi dalam model penelitian ini. c) Uji Heteroskedastisitas. Hasil Glejser: Heteroskedastisitas Test dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika niali Prob, Obs*R Squared > 0,05, maka dapat disimpulakn tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model penelitian ini. Berdasarkan tabel hasil uji asumsi dan uji regresi Model OLS dapat kita ketahui bahwa nilai Prob, Obs*R Squared yaitu sebesar 0,5813 > 0,05, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lulus uji heteroskedastisitas. d) Uji Multikolinearitas. Hasil Uji Variance Inflation Factors dengan kriteria jika nilai Centered VIF < 10, Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearitas dalam model penelitian ini. Berdasarkan tabel hasil uji asumsi dan uji regresi Model OLS diketahui niali Centered VIF X1 sebesar 1,018-51, X2 sebesar 1,071570 dan X3 sebesar 1,088989. Dimana nilai Centered VIF X1, X2, X3 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearitas. Adapun hasil uji asumsi dan uji hipotesis regresi model OLS pada penelitian dirangkum dalam tabel berikut ini: Tabel 1. Hasil Uji ASUMSI dan Uji Regresi Model OLS Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -14.64620 1255634. -0.179388 0.8598 Pengangguran 3.577.808 0.403582 1.225.816 0.2646 IPM 40273.31 1.696.425 2.109.028 0.5842 Pertumbuhan 0,494717 29168.37 13.807.719 0.9246 R-square 0.175490 Durbin-Waton Stat 0.692097 F-Statistic 2.418.940 Prob (F-Statistic) 0.101762 Normalitas Prob. (Jarque-Bera) 3.052.319 Autokolerasi Prob. (Breusch-Godfrey SC LM Test 0.3691 Heteroskedastisitas Prob. (Glesjer Test) 0.5813 Multikolinieritas Centereds Variance Inflation Factor 1.018051 Sumber: Eviews 12 (2025) Uji Hipotesis a) Uji Simultan Secara simultan variabel pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan tidak berpenaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan prob. sebesar 0,8598 > 0,005, maka H0 diterima. b) Uji Parsial 1) Ada pengaruh positif dan signifikan variabel pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai prob. 0,2646 > 0, 05, maka H0 diterima. 2) Ada pengaruh positif dan signifikan variabel IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai prob. 0,5842 > 0, 05, maka H0 diterima. 3) Ada pengaruh positif dan signifikan variabel pertumbuhan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai prob. 0,9246 > 0, 05, maka H0 diterima. c) Koefisien Determinasi Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui nilai R-Square sebesar 0,1754, artinya ada sebanyak 17,54% kontribusi variabel jumlah penduduk miskin bisa dijelaskan melalui variabel penganguran, IPM, dan pertumnbuhan. Sedangkan sisanya 82,46% dipengaruhi oleh variabel yang tidak di teliti. d) Pembahasan Model Analisis Adapun persamaan regresi yang dihasilkan dari model penelitian ini adalah sebagai berikut: L(Y) = -1464620C + 3.577.808X1 + 4.0273.31X2 + 0.494717X3 Berdasarkan koefisien di atas, maka dapat dijelaskan bahwa: a) Konstanta sebesar -14.64620 menunjukkan bahwa jika variabel bebas seperti pengangguran, IPM, dan pertumbuhan Adalah konstan, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 14, 64620 persen. b) Setiap kenaikan pengangguran sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,577 persen, maka dengan asumsi ceteris paribus. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 3 Tahun 2025, P. 207-214 Depina Br Tumangger / Pengaruh Tingkat Pengangguran, c) Setiap kenaikan IPM sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,027 persen, maka dengan asumsi ceteris paribus. d) Setiap kenaikan pertumbuhan sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,494 persen, maka dengan asumsi ceteris paribus. HASIL DAN PEMBAHASAN Variabel pengangguran terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki koefisien positif sebesar 3,577 dengan nilai probabilitas 0,2646 (> 0,05). Artinya, pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Secara teori, hasil ini sejalan dengan pandangan ekonomi makro yang menyebutkan bahwa meningkatnya jumlah pengangguran dapat menurunkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mendorong naiknya angka kemiskinan. Namun, karena pengaruhnya tidak signifikan, dapat disimpulkan bahwa pengangguran bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kemiskinan di wilayah ini. Faktor lain seperti besarnya sektor kerja informal, adanya bantuan sosial pemerintah, serta aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan kemungkinan ikut menekan dampak langsung pengangguran terhadap kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Siregar dan Wardhani (2020) dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan yang menyatakan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia, namun tingkat signifikansinya berbeda antarwilayah karena perbedaan struktur ekonomi. Demikian juga penelitian Ramadhani dan Ginting (2022) pada Jurnal Ekonomi Regional Sumatera Utara yang menemukan bahwa pengangguran meningkatkan kemiskinan, namun pengaruhnya dapat melemah akibat besarnya peran sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja sementara. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki koefisien positif sebesar 4,027 dengan nilai probabilitas 0,5842 (> 0,05), yang berarti terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara teoritis, peningkatan IPM—yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup—seharusnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun, hasil penelitian yang menunjukkan hubungan positif namun tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM di Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, kenaikan rata-rata IPM belum cukup efektif dalam membantu kelompok masyarakat berpendapatan rendah keluar dari kondisi kemiskinan. Hasil ini didukung oleh penelitian Elviera dan Irawan (2020) dalam Jurnal Perspektif Ekonomi Pembangunan, yang menemukan bahwa meskipun IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia, pengaruh tersebut tidak signifikan di beberapa provinsi dengan distribusi pembangunan manusia yang tidak merata. Penelitian Simanjuntak dan Nainggolan (2021) dalam Jurnal Pembangunan Daerah juga menyatakan bahwa peningkatan IPM belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kemiskinan karena kualitas pendidikan dan akses terhadap pekerjaan produktif masih rendah. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien positif sebesar 0,494 dengan nilai probabilitas 0,9246 (> 0,05). Artinya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Temuan ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut belum bersifat inklusif, atau belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kemungkinan besar, pertumbuhan yang terjadi lebih banyak berasal dari sektor-sektor padat modal dibandingkan padat karya, sehingga belum mampu menciptakan cukup banyak lapangan kerja baru untuk menekan angka kemiskinan. Penelitian ini didukung oleh Lubis dan Sihombing (2019) dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara belum sepenuhnya menekan angka kemiskinan karena masih terpusat di wilayah perkotaan. Sementara itu, penelitian Putri dan Fauzi (2022) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya efektif menurunkan kemiskinan jika disertai pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai probabilitas F sebesar 0,8598 (> 0,05). Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,1754 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut hanya mampu menjelaskan sekitar 17,54% variasi tingkat kemiskinan. Sementara itu, sisanya sebesar 82,46% dipengaruhi Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 3 Tahun 2025, P. 207-214 Socius E-ISSN: 3025-6704 oleh faktor lain di luar model, seperti ketimpangan pendapatan, inflasi, tingkat pendidikan, ketersediaan infrastruktur, serta efektivitas berbagai program sosial yang dijalankan pemerintah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Husna dan Syafrizal (2021) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Regional, yang menyatakan bahwa faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, dan pengangguran tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di daerah karena adanya pengaruh kuat dari variabel sosial dan struktural. Demikian juga, Nasution (2020) dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan menegaskan bahwa faktor pemerataan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi memiliki pengaruh lebih besar terhadap kemiskinan dibandingkan hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini menandakan bahwa faktor-faktor tersebut belum mampu menjelaskan secara kuat variasi kemiskinan di daerah tersebut. Dukungan dari berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut sangat bergantung pada pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif. SIMPULAN 1. Tingkat pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. 3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. 4. Secara simultan, pengangguran, IPM, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 5. Variabel penelitian hanya menjelaskan 17,54% perubahan tingkat kemiskinan, sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. SARAN 1. Pemerintah daerah perlu memperluas lapangan kerja dan memperkuat sektor produktif untuk mengurangi pengangguran. 2. Pemerataan pembangunan manusia harus ditingkatkan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan. 3. Pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar lebih inklusif dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 4. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti inflasi, ketimpangan pendapatan, dan kebijakan sosial untuk hasil yang lebih komprehensif. 5. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu diperkuat agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif. REFERENSI Elviera, C. D., & Irawan, D. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Perspektif Ekonomi Pembangunan, 8(2), 33–42. Husna, L., & Syafrizal, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatera Bagian Utara. Jurnal Ekonomi Pembangunan Regional, 9(2), 88–97. Lubis, F., & Sihombing, R. (2019). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 12(3), 189–198. Nasution, A. (2020). Determinasi Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Makroekonomi. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 6(3), 211–223. Putri, A., & Fauzi, R. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 5(1), 55–65. Ramadhani, I., & Ginting, S. (2022). Dampak Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Regional Sumatera Utara, 5(2), 67–78. Simanjuntak, T., & Nainggolan, M. (2021). Keterkaitan IPM dan Kemiskinan di Sumatera Utara. Jurnal Pembangunan Daerah, 10(1), 22–31. Siregar, A., & Wardhani, P. (2020). Analisis Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 21(3), 145–158.