The Public Administration Paradigm in Managing Search and Rescue (SAR) Operations at the Gorontalo Search and Rescue Office

Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 3, Nomor 4, November 2025, P. 53-55 E-ISSN: 3025-6704 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17499328 *Corresponding Author Email: [email protected] Paradigma Administrasi Publik dalam Pengelolaan Operasi SAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo The Public Administration Paradigm in Managing Search and Rescue (SAR) Operations at the Gorontalo Search and Rescue Office Malasari, Rusli Isa Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia A B S T R A C T This article discusses the application of the public administration paradigm in the management of Search and Rescue (SAR) operations at the Gorontalo Search and Rescue Office. Using a descriptive qualitative approach, this study highlights how modern public administration principles—such as effectiveness, efficiency, accountability, and crosssector collaboration—are applied within the operational context of SAR. The findings indicate that the Gorontalo Search and Rescue Office has adopted several principles of New Public Management (NPM) and Good Governance, but still faces challenges in inter-agency coordination, limited human resources and equipment, as well as a lack of public information transparency. The article concludes with strategic recommendations to strengthen governance and improve the performance of SAR operations in Gorontalo. A B S T R A K Artikel ini membahas penerapan paradigma administrasi publik dalam pengelolaan operasi Search and Rescue (SAR) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip administrasi publik modern seperti efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sector diterapkan dalam konteks operasional SAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo telah mengadopsi beberapa prinsip New Public Management (NPM) dan Good Governance, namun masih menghadapi kendala pada aspek koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, serta kurangnya transparansi informasi publik. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola dan kinerja operasi SAR di Gorontalo. PENDAHULUAN Administrasi publik merupakan suatu proses pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam konteks penyelenggaraan operasi Search and Rescue (SAR), paradigma administrasi publik sangat relevan karena kegiatan Pencarian dan Pertolongan melibatkan berbagai unsur mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan hingga evaluasi yang menuntut tata kelola organisasi yang baik. Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo sebagai bagian dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) memiliki peran vital dalam melaksanakan operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah perairan dan daratan Provinsi Gorontalo. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan operasi SAR sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi lintas instansi, serta dinamika lingkungan sosial dan geografis yang kompleks. Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional No. PK. 19 tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pencarian dan A R T I C L E I N F O Article history: Received Oktober 19, 2025 Revised 20 Oktober 2025 Accepted 29 Oktober 2025 Available online 01 November. 2025 Keywords Public Administration, SAR Operations, BASARNAS, Good Governance, Gorontalo Keywords Administrasi Publik, Operasi SAR, BASARNAS, Good Governance, Gorontalo This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 53-55 Socius E-ISSN: 3025-6704 Pertolongan serta dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, mempunyai wilayah kerja di Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Gorontalo. Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo mempuyai tugas melaksanakan Siaga SAR, Pembinaan Potensi SAR, tindak awal dan operasi SAR, serta koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan kapal/ pesawat/kecelakaan penanganan khusus/bencana alam dan Kondisi Membahayakan Manusia, dan didukung dengan adanya KN. SAR Samba 226, KN. SAR 216 dan RB 416 Gorontalo dan telah berdirinya 2 (dua) Pos SAR yakni Pos SAR Kwandang dan Pos SAR Marisa dengan tujuan meningkatkan kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo dan memperpendek jarak ke lokasi musibah dan respon time dalam setiap pelaksanaan tindak awal operasi SAR. Paradigma administrasi publik modern yang menekankan transparansi, kolaborasi, dan akuntabilitas menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana pengelolaan operasi SAR dapat ditingkatkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan paradigma administrasi publik dalam pengelolaan operasi Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui: a. Wawancara mendalam dengan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, aparat pemerintah daerah, serta Potensi SAR yang terkait dalam misi pencarian dan pertolongan seperti BPBD dan TNI/Polri. b. Observasi lapangan terhadap proses koordinasi dan pelaksanaan operasi SAR. c. Dokumentasi berupa laporan kegiatan, SOP, serta kebijakan internal BASARNAS. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. HASIL DAN PEMBAHASAN a. Paradigma Administrasi Publik dalam Operasi SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo telah mulai menerapkan prinsip-prinsip New Public Management (NPM) dan Governance dalam aktivitasnya. NPM tampak dari upaya peningkatan efisiensi operasional dan penggunaan teknologi informasi, sementara prinsip governance tampak dalam kolaborasi lintas lembaga. b. Perencanaan dan Koordinasi Perencanaan operasi pencarian dan pertolongan dilakukan berdasarkan analisis risiko wilayah dan laporan kejadian. Namun, koordinasi antarlembaga (BPBD, TNI, Polri, relawan) masih menghadapi kendala birokratis dan perbedaan prosedur operasional. Dalam paradigma administrasi publik modern, koordinasi lintas sektor merupakan aspek utama untuk efektivitas pelayanan publik. c. Pelaksanaan Operasi SAR Pelaksanaan operasi Pencarian dan pertolongan di Gorontalo berjalan cukup baik, dengan tim yang responsif dan berpengalaman. Namun, keterbatasan sumber daya seperti jumlah personel, peralatan, serta anggaran masih menjadi hambatan. Hal ini menuntut penerapan prinsip efisiensi dan inovasi publik, misalnya melalui pemanfaatan teknologi drone, aplikasi pelaporan digital, dan partisipasi masyarakat. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 53-55 Malasari, et., al/ Paradigma Administrasi Publik d. Akuntabilitas dan Evaluasi Sistem pelaporan kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan sudah berjalan melalui laporan harian, pasca-operasi dan laporan bulanan ke Basarnas Command Center (BCC). Namun, transparansi kepada publik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam publikasi hasil operasi dan evaluasi kinerja. Paradigma good governance menuntut adanya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas moral dan administratif. e. Tantangan dan Peluang Tantangan utama meliputi keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta masih minimnya kolaborasi lintas sektor. Namun, peluang peningkatan terbuka melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam kegiatan pelatihan SAR dan mitigasi bencana. SIMPULAN Penerapan paradigma administrasi publik dalam pengelolaan operasi SAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo menunjukkan kemajuan dalam aspek koordinasi, efisiensi, dan profesionalitas. Namun, tantangan masih ada dalam hal keterbukaan informasi, kolaborasi lintas sektor, dan optimalisasi sumber daya. Pendekatan administrasi publik modern perlu terus dikembangkan agar operasi SAR tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. REKOMENDASI a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen bencana berbasis paradigma administrasi publik modern. b. Penguatan koordinasi antarinstansi dengan membentuk forum tetap lintas sektor untuk operasi SAR. c. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi pelaporan dan komunikasi saat operasi. d. Peningkatan transparansi publik melalui publikasi data operasi SAR dan laporan kinerja secara terbuka. e. Kolaborasi dengan masyarakat dan akademisi dalam kegiatan simulasi dan penelitian bersama untuk memperkuat basis kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). REFERENSI Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. Routledge. Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. Sage Publications. Dwiyanto, A. (2018). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press. BASARNAS. (2023). Laporan Tahunan Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Kementerian PANRB. (2022). Pedoman Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia. Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Gorontalo: BASARNAS. Thoha, M. (2017). Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. PT RajaGrafindo Persada.