The Concept of Melayu Islam Beraja (MIB) as a Political Ideology and System of Governance in Brunei Darussalam

Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 3, Nomor 4, November 2025, P 124-130 E-ISSN: 3025-6704 DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17545469 *Corresponding Author Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai Ideologi Politik dan Tata Kelola Pemerintahan Brunei Darussalam The Concept of Melayu Islam Beraja (MIB) as a Political Ideology and System of Governance in Brunei Darussalam Ezra Kalyla1, Nathania Aulia Damayanti2, Elly Nurlia3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia A B S T R A C T This study aims to understand how Melayu Islam Beraja (MIB) functions as a political ideology within the context of Brunei Darussalam’s absolute monarchy, to analyze its formation and the core components of Malay identity, Islam, and monarchy, as well as to evaluate its implementation in public policy, the education system, and governance. Furthermore, this research seeks to explore how MIB sustains monarchical legitimacy and political stability amid global modernization, while also identifying its implications for transparency, public participation, and modern governance in Brunei Darussalam. This study employs a qualitative descriptive approach using a literature study method. Primary data were obtained from official government documents of Brunei Darussalam, while secondary data were derived from academic literature. The research instrument used was a literature data recording sheet designed to organize findings from the literature review. The analytical technique applied was content analysis, which systematically interprets the content of texts and documents. The findings reveal that the concept of Melayu Islam Beraja (MIB) represents a political ideology that integrates Islamic, Malay, and monarchical values to affirm Brunei Darussalam’s national identity. This ideology serves both as a symbol of nationhood and as a foundation of political and moral legitimacy that underpins the Sultan’s authority within the absolute monarchy. MIB internalizes cultural and religious values to foster social cohesion and political stability amid global uncertainty. The governance system of Brunei demonstrates that political stability can be achieved through ideological and moral legitimacy rather than through electoral processes as in democratic systems. This model places trust, obedience, and moral responsibility as the fundamental pillars of state governance, where monarchical power is perceived as a manifestation of the nation’s religious and cultural values. A B S T R A K Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana MIB berfungsi sebagai ideologi politik dalam konteks monarki absolut Brunei Darussalam, menganalisis pembentukannya beserta komponen utama Melayu, Islam, dan Beraja, serta mengevaluasi penerapannya dalam kebijakan publik, sistem pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana MIB mampu menjaga legitimasi monarki dan stabilitas politik di tengah modernisasi global, sekaligus mengidentifikasi implikasinya terhadap transparansi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan modern di Brunei Darussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah Brunei Darussalam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur akademik.Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pencatatan data literatur yang berfungsi untuk mengorganisasi hasil penelusuran pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, yang dilakukan untuk menafsirkan isi teks dan dokumen secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep Melayu Islam Beraja (MIB) adalah ideologi politik yang menggabungkan nilai-nilai Islam, Melayu, dan monarki untuk menegaskan identitas nasional Brunei Darussalam. Ideologi ini berfungsi sebagai simbol kebangsaan dan juga berfungsi sebagai dasar legitimasi politik dan moral yang menopang kekuasaan sultan dalam monarki absolut. MIB menginternalisasi nilai-nilai budaya dan keagamaan untuk menciptakan kohesi sosial dan stabilitas politik di tengah ketidakpastian global. Sistem pemerintahan Brunei menunjukkan bahwa stabilitas politik dapat dicapai melalui legitimasi ideologis dan moral, bukan hanya melalui proses pemilihan seperti dalam sistem demokrasi. Sistem ini menempatkan kepercayaan, ketaatan, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi utama tata kelola negara, dan kekuasaan monarki dilihat sebagai manifestasi dari nilai keagamaan dan budaya bangsa. A R T I C L E I N F O Article history: Received Oktober 19, 2025 Revised 20 Oktober 2025 Accepted 29 Oktober 2025 Available online 04 November. 2025 Keywords Melayu Islam Beraja (MIB), Political Ideology, Governance Keywords Konsep Melayu Islam Beraja (MIB), Ideologi Politik, Tata Kelola Pemerintahan This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 124-130 Socius E-ISSN: 3025-6704 PENDAHULUAN Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih mempertahankan sistem monarki absolut, menjadikannya fenomena menarik dalam studi politik kawasan yang didominasi bentuk pemerintahan demokratis dan konstitusional. Kekuasaan politik di Brunei sepenuhnya terpusat pada Sultan, yang tidak hanya berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kesatuan nasional dan penjaga stabilitas politik. Sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1984, Brunei menetapkan Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai ideologi resmi negara. Ideologi ini mencerminkan tiga pilar utama, yaitu Melayu sebagai identitas kebangsaan, Islam sebagai dasar keagamaan dan moralitas publik, serta Beraja sebagai sistem pemerintahan dan sumber legitimasi kekuasaan. Ada beberapa alasan mengapa MIB menjadi objek kajian penting. Pertama, ideologi ini membedakan Brunei dari negara-negara tetangganya seperti Malaysia dan Thailand, yang telah mengadopsi sistem pemerintahan konstitusional. Kedua, MIB memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas politik di tengah arus modernisasi global, menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional mampu beradaptasi dengan dinamika pemerintahan kontemporer. Ketiga, MIB tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi instrumen politik yang mengatur kehidupan bernegara, memengaruhi kebijakan publik, sistem pendidikan, hingga tata kelola birokrasi. Dalam kerangka teoretis, penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Louis Althusser (1971) mengenai Ideological State Apparatuses (ISA), yang menjelaskan bahwa ideologi berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan kelompok dominan melalui lembaga-lembaga sosial seperti pendidikan, agama, dan media. Dalam konteks Brunei, MIB dapat dipahami sebagai aparatus ideologis yang menanamkan nilai-nilai loyalitas, moralitas, dan kesetiaan kepada Sultan melalui mekanisme sosial dan kultural. Sejumlah penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam memahami peran dan fungsi MIB. Hussainmiya (1995) menelusuri asal-usul MIB sebagai konstruksi historis pascakolonial yang memperkuat legitimasi Sultan sebagai pemimpin politik dan pelindung agama. Ia menilai bahwa MIB berfungsi sebagai alat rekonsolidasi identitas nasional dan penguatan ideologi negara. Noor (2015) mengemukakan bahwa MIB berhasil menampilkan Brunei sebagai negara Islam yang stabil dan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional Melayu serta prinsip monarki absolut. Sementara itu, Azmi (2020) menyoroti penerapan MIB dalam sistem pendidikan dan birokrasi nasional, yang berperan membentuk masyarakat loyal terhadap Sultan dan tunduk pada prinsip moral Islam. Dalam konteks regional, Funston (2001) dan Case (2011) menunjukkan bahwa Brunei merupakan satu-satunya negara di kawasan yang tetap mempertahankan sistem monarki absolut, berbeda dengan Thailand dan Malaysia yang menggabungkan monarki dengan sistem konstitusional. Dari keseluruhan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi politik yang tidak hanya meneguhkan posisi Sultan sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pembentukan identitas nasional dan stabilitas sosial Brunei. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana MIB berfungsi sebagai ideologi politik dalam konteks monarki absolut Brunei Darussalam, menganalisis pembentukannya beserta komponen utama Melayu, Islam, dan Beraja, serta mengevaluasi penerapannya dalam kebijakan publik, sistem pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana MIB mampu menjaga legitimasi monarki dan stabilitas politik di tengah modernisasi global, sekaligus mengidentifikasi implikasinya terhadap transparansi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan modern di Brunei Darussalam. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada upaya memahami secara mendalam makna dan peranan Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai ideologi politik dan dasar tata kelola pemerintahan Brunei Darussalam. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak berupaya mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan menafsirkan secara kritis Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P 124-130 Ezra Kalyla, et., al/ Konsep Melayu Islam Beraja keterkaitan antara nilai-nilai agama, budaya, dan kekuasaan dalam sistem monarki absolut Brunei. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena ideologis tersebut secara sistematis dan mendalam berdasarkan sumber literatur yang relevan. Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah Brunei Darussalam, seperti Perlembagaan Negeri Brunei 1959 (Konstitusi Brunei), Wawasan Brunei 2035, serta berbagai naskah, pidato, dan publikasi yang diterbitkan oleh Jabatan Penerangan Kerajaan Brunei Darussalam dan lembaga pemerintah terkait. Dokumendokumen ini mencerminkan pandangan resmi negara terhadap implementasi dan fungsi ideologi MIB dalam kehidupan bernegara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan lembaga riset kawasan Asia Tenggara (misalnya ISEAS–Yusof Ishak Institute dan ASEAN Studies Centre), serta sumber-sumber daring terpercaya yang membahas isu ideologi politik, sistem monarki, dan hubungan antara agama dan negara di Brunei. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pencatatan data literatur yang berfungsi untuk mengorganisasi hasil penelusuran pustaka. Instrumen ini membantu peneliti mencatat identitas sumber (judul, penulis, tahun, penerbit), isi pokok pembahasan, relevansi terhadap fokus penelitian, serta kutipan penting yang menggambarkan konsep MIB dalam konteks politik dan pemerintahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu: (1) penelusuran literatur, dengan mencari dan mengidentifikasi dokumen serta publikasi ilmiah yang relevan melalui perpustakaan digital, repositori universitas, dan situs lembaga resmi; (2) pemilihan sumber, dengan menetapkan kriteria validitas dan kredibilitas sumber, seperti reputasi penulis, lembaga penerbit, serta relevansi topik terhadap fokus penelitian; (3) pembacaan mendalam terhadap teks untuk memahami konteks ideologis dan makna simbolik dari setiap dokumen; dan (4) pencatatan serta pengorganisasian data ke dalam tabel tematik agar memudahkan analisis. Wujud data dalam penelitian ini bersifat tekstual dan konseptual, meliputi narasi kebijakan, dokumen konstitusional, tulisan akademik, serta wacana publik yang menggambarkan peran dan fungsi MIB. Data-data tersebut berupa kutipan, pernyataan, dan interpretasi yang mencerminkan hubungan antara ideologi, kekuasaan, dan praktik pemerintahan di Brunei Darussalam. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi, yang dilakukan untuk menafsirkan isi teks dan dokumen secara sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah klasifikasi tematik, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema-tema konseptual seperti “legitimasi ideologis,” “peran agama dalam politik,” dan “pemerintahan monarki modern.” Tahap ketiga adalah interpretasi makna, dengan menafsirkan bagaimana MIB direpresentasikan dalam kebijakan dan wacana negara. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis diintegrasikan untuk menjelaskan fungsi MIB sebagai ideologi politik yang menopang stabilitas monarki. Selain analisis isi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretatif, yang menempatkan peneliti sebagai pembaca aktif terhadap teks untuk memahami makna di balik wacana ideologis dan politik. Pendekatan ini membantu menelusuri keterkaitan antara unsur agama, budaya, dan kekuasaan dalam kerangka ideologi MIB. Dengan kombinasi metode deskriptif, studi kepustakaan, dan analisis isi yang mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana MIB berfungsi sebagai fondasi ideologis, instrumen legitimasi politik, sekaligus mekanisme adaptasi monarki absolut Brunei dalam menghadapi tantangan modernisasi global. HASIL PENELITIAN Penelitian ini menemukan bahwa konsep Melayu Islam Beraja (MIB) menjadi ideologi utama yang mendasari sistem politik dan tata kelola pemerintahan Brunei Darussalam sejak kemerdekaannya pada tahun 1984. Sebagai ideologi negara, MIB berfungsi tidak hanya sebagai simbol identitas nasional, tetapi juga sebagai dasar legitimasi kekuasaan Sultan dalam sistem monarki absolut. Ideologi ini menyatukan tiga unsur utama: Melayu sebagai identitas budaya dan etnis, Islam sebagai dasar moral dan hukum, serta Beraja sebagai struktur politik dan sumber kedaulatan tertinggi negara (Jabatan Penerangan Kerajaan Brunei Darussalam, 2017). Unsur Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 124-130 Socius E-ISSN: 3025-6704 Melayu dalam MIB menegaskan pentingnya adat, bahasa, dan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Brunei menerapkan kebijakan pelestarian budaya Melayu melalui kurikulum pendidikan nasional, lembaga kebudayaan, serta pelatihan bahasa Melayu bagi generasi muda (Mohamad, 2019). Unsur ini memperkuat posisi etnis Melayu sebagai elemen dominan dalam struktur sosial dan pemerintahan negara. Unsur Islam menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Brunei menetapkan Islam Mazhab Syafi’i sebagai agama resmi negara, dan setiap kebijakan publik diarahkan agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga-lembaga seperti Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) dan Jabatan Hal Ehwal Agama (JHEA) memainkan peran penting dalam memastikan nilai-nilai Islam terintegrasi dalam kebijakan nasional, termasuk dalam bidang hukum, pendidikan, dan sosial (Pusat Dakwah Islamiah Brunei, 2018). Hal ini memperkuat fungsi agama sebagai sumber legitimasi moral bagi kekuasaan Sultan. Sementara itu, unsur Beraja menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berdasarkan Perlembagaan Brunei Darussalam 1959, Sultan memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan nasional tanpa perlu persetujuan lembaga legislatif. Dalam praktiknya, Sultan Hassanal Bolkiah menjalankan pemerintahan melalui struktur birokrasi modern namun tetap berlandaskan prinsip ketaatan kepada monarki dan nilai-nilai Islam (Saunders, 2020). Sistem ini membentuk keseimbangan antara modernisasi administratif dan pelestarian struktur tradisional. Tabel 1. Pejabaran Makna Melayu Islam Beraja (MIB) Unsur MIB Makna Konseptual Implementasi dalam Pemerintahan Melayu Identitas budaya, adat dan bahasa Pelestarian budaya melalui kurikulum pendidikan, lembaga adat, dan promosi bahasa Melayu (Mohamad, 2019) Islam Landasan moral dan hukum negara Pelaksanaan syariat Islam dalam hukum dan kebijakan publik melalui MUIB dan JHEA (Pusat Dakwah Islamiah Brunei, 2018) Beraja Kekuasaan Sultan sebagai pemimpin absolut Penetapan kebijakan negara melalui kewenangan monarki berdasarkan Konstitusi 1959 (Saunders, 2020) Sumber; Diolah oleh penulis Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa konsep MIB diimplementasikan dalam dokumen strategis nasional yang menegaskan peran MIB sebagai pedoman pembangunan nasional dan sumber etika birokrasi. Ideologi ini menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan publik, termasuk bidang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial (Government of Brunei Darussalam, 2007). Dengan demikian, MIB tidak hanya berfungsi sebagai simbol politik, tetapi juga sebagai kerangka konseptual bagi tata kelola pemerintahan yang berbasis nilai moral, budaya, dan religius. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa penerapan MIB berperan penting dalam menjaga stabilitas politik Brunei. Kesetiaan masyarakat terhadap Sultan dan kepatuhan terhadap nilai Islam menjadi faktor utama dalam mempertahankan harmoni sosial dan kontinuitas pemerintahan (Hussin, 2019). Dalam konteks regional, MIB turut membentuk citra Brunei sebagai negara monarki Islam yang stabil dan berdaulat di tengah sistem politik Asia Tenggara yang umumnya demokratis. PEMBAHASAN Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) berfungsi sebagai ideologi politik dan dasar tata kelola pemerintahan Brunei Darussalam. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa MIB tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, tetapi juga merupakan instrumen ideologis yang mengatur legitimasi kekuasaan dan pola hubungan antara rakyat dengan monarki. Sejak masa Kesultanan Brunei pada abad ke-15, nilai-nilai Islam telah berpadu dengan adat Melayu, membentuk sistem pemerintahan yang berpusat pada Sultan sebagai otoritas politik dan spiritual tertinggi (Hussainmiya, 1995). Setelah Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P 124-130 Ezra Kalyla, et., al/ Konsep Melayu Islam Beraja kemerdekaan tahun 1984, ideologi ini secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara melalui Perlembagaan Negara Brunei Darussalam (Noor, 2015). Konsep MIB mengintegrasikan tiga komponen utama Melayu, Islam, dan Beraja yang masing-masing memiliki peran ideologis tersendiri. Unsur Melayu membentuk identitas kebangsaan dan struktur sosial yang menekankan hierarki, kesopanan, serta ketaatan terhadap otoritas. Unsur Islam menjadi dasar moralitas publik dan sumber legitimasi spiritual bagi kekuasaan Sultan. Sedangkan unsur Beraja menegaskan kedudukan Sultan sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki legitimasi ilahiah dan historis (Saunders, 2013). Ketiga unsur ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam membentuk sistem nilai yang memadukan agama, budaya, dan kekuasaan. Dalam kerangka teori Althusser (1971) tentang ideological state apparatuses, MIB dapat dipahami sebagai perangkat ideologis negara yang menanamkan kesadaran kolektif untuk menerima struktur kekuasaan monarki sebagai tatanan sosial yang sah. Implementasi MIB dalam politik Brunei menunjukkan adanya sistem monarki absolut teosentris, di mana Sultan memegang seluruh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak adanya partai oposisi atau pemilihan umum menjadikan loyalitas terhadap Sultan sebagai dasar stabilitas politik. Black (2011) menjelaskan bahwa dalam konteks ini, kesetiaan rakyat bukanlah bentuk subordinasi politik, melainkan manifestasi dari pengabdian religius dan kultural. Model ini menggambarkan apa yang disebut Weber (1978) sebagai legitimasi tradisional-karismatik, yaitu kekuasaan yang diakui karena diyakini memiliki dasar moral dan historis yang sah. MIB juga diimplementasikan dalam kebijakan publik yang menekankan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab moral Sultan terhadap rakyat. Pendidikan, kesehatan, dan subsidi sosial menjadi instrumen reproduksi legitimasi politik (Azmi, 2020). Dalam konteks ini, kesejahteraan berfungsi sebagai simbol kasih sayang raja kepada rakyatnya, memperkuat citra Sultan sebagai pemimpin yang adil dan penuh amanah. Model ini menggambarkan bentuk benevolent authoritarianism, yaitu sistem pemerintahan yang memperoleh legitimasi melalui moralitas dan kinerja sosial, bukan partisipasi politik. Selain dalam kebijakan sosial, penerapan Undang-Undang Syariah sejak tahun 2014 memperlihatkan upaya konsisten Brunei dalam menjadikan Islam sebagai fondasi hukum dan pemerintahan. Noor (2015) menilai bahwa kebijakan ini menunjukkan konsistensi ideologi MIB yang menolak sekularisasi dan mempertahankan prinsip Islam sebagai kerangka normatif dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, MIB bukan hanya ideologi simbolik, tetapi juga sistem nilai yang mengarahkan praktik pemerintahan, hukum, dan pendidikan nasional. Dalam bidang tata kelola pemerintahan, MIB membentuk etika birokrasi yang berlandaskan pada prinsip Islam seperti amanah, adil, dan tanggung jawab. Birokrasi dipandang bukan sekadar struktur administratif, tetapi juga alat moral yang melaksanakan amanah Sultan dan menjaga tatanan sosial (Hussainmiya, 2006). Akuntabilitas dalam sistem ini tidak didasarkan pada mekanisme demokratis, melainkan pada pertanggungjawaban spiritual antara pemimpin dan Tuhan (Saunders, 2013). Hal ini menciptakan model tata kelola yang bersifat paternalistik, di mana Sultan dianggap sebagai figur ayah bangsa yang wajib melindungi dan menyejahterakan rakyat. Gunn (1997) menyebut model ini sebagai instrumentum regni, yaitu birokrasi yang berfungsi sebagai instrumen kekuasaan sekaligus penjaga moralitas masyarakat. Nilai-nilai seperti kesopanan, ketaatan terhadap otoritas, dan harmoni sosial diinternalisasikan melalui pendidikan dan pelayanan publik, sehingga memperkuat legitimasi ideologi negara. Kinerja sistem ini terbukti mampu menjaga stabilitas politik dan kohesi sosial. Brunei dikenal sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang paling stabil secara politik dan minim konflik sosial (Hussainmiya, 2006). Hal ini menunjukkan keberhasilan MIB sebagai alat integrasi nasional yang mampu menyeimbangkan antara otoritas monarki dan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, globalisasi dan keterbukaan informasi menghadirkan tantangan baru terhadap keberlanjutan ideologi ini. Generasi muda Brunei yang terpapar nilai-nilai global mulai menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pemerintahan dan menuntut transparansi yang lebih besar (Saunders, 2013). Tantangan ini menempatkan Brunei dalam posisi yang disebut Huntington (1991) sebagai modernisasi tanpa demokratisasi, di mana negara berusaha mengadopsi nilai-nilai modern seperti efisiensi, teknologi, dan transparansi administratif tanpa harus mengubah struktur kekuasaan tradisional. Pemerintah Brunei Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P. 124-130 Socius E-ISSN: 3025-6704 merespons dinamika ini dengan strategi adaptasi selektif, seperti modernisasi birokrasi, penguatan lembaga syariah, dan promosi nilai-nilai MIB melalui pendidikan dan media nasional (Gunn, 1997). Strategi ini memungkinkan ideologi MIB tetap relevan di tengah arus globalisasi dengan cara menyesuaikan diri tanpa kehilangan fondasi religius dan kulturalnya. SIMPULAN Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) adalah ideologi politik yang menggabungkan nilainilai Islam, Melayu, dan monarki untuk menegaskan identitas nasional Brunei Darussalam. Ideologi ini berfungsi sebagai simbol kebangsaan dan juga berfungsi sebagai dasar legitimasi politik dan moral yang menopang kekuasaan sultan dalam monarki absolut. MIB menginternalisasi nilai-nilai budaya dan keagamaan untuk menciptakan kohesi sosial dan stabilitas politik di tengah ketidakpastian global. Sistem pemerintahan Brunei menunjukkan bahwa stabilitas politik dapat dicapai melalui legitimasi ideologis dan moral, bukan hanya melalui proses pemilihan seperti dalam sistem demokrasi. Sistem ini menempatkan kepercayaan, ketaatan, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi utama tata kelola negara, dan kekuasaan monarki dilihat sebagai manifestasi dari nilai keagamaan dan budaya bangsa. Menjaga keseimbangan antara tuntutan modernisasi dan transparansi global dengan nilai-nilai MIB konvensional tetap menjadi tantangan utama bagi Brunei. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan kesadaran politik yang meningkat di kalangan generasi muda menuntut adaptasi yang lebih terbuka tanpa mengorbankan prinsip ideologis yang kuat. Kemampuan monarki untuk mempertahankan legitimasi moral dan budaya sambil mengadopsi tata kelola yang baik dan tata kelola kontemporer yang adaptif terhadap perkembangan zaman akan sangat penting untuk keberlanjutan MIB di masa depan. SARAN Pemerintah Brunei Darussalam disarankan untuk terus memperkuat internalisasi nilainilai Melayu Islam Beraja (MIB) melalui pendidikan dan kebijakan publik yang menekankan keseimbangan antara nilai tradisional dan tuntutan tata kelola modern. Nilai-nilai Islam dan budaya Melayu perlu diaktualisasikan dalam sistem birokrasi yang transparan, akuntabel, dan efisien agar MIB tetap relevan dalam konteks globalisasi. Masyarakat Brunei perlu menumbuhkan kesadaran kritis terhadap penerapan MIB agar ideologi ini tidak hanya menjadi simbol legitimasi, tetapi juga panduan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi akademisi, penelitian lanjutan perlu dilakukan secara komparatif dan empiris untuk mengkaji bagaimana MIB beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik global. Kajian lebih luas akan memperkaya pemahaman tentang peran ideologi keagamaan dalam mempertahankan stabilitas politik di negara monarki modern seperti Brunei Darussalam. REFERENSI Almond, Gabriel A., and Sidney Verba. 1963. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, NJ: Princeton University Press. Althusser, Louis. 1971. Ideology and Ideological State Apparatuses. London: Verso. Azmi, Ahmad. 2020. “Governance and Ideology in Brunei Darussalam: The Role of Melayu Islam Beraja.” Journal of Southeast Asian Affairs. Black, Ian. 2011. “Monarchy and Modernity in Brunei: The Sultanate in the 21st Century.” Southeast Asian Studies Review. Case, William. 2011. Political Legitimacy in Malaysia and Singapore: The Contradictions of Development. London: Routledge. Eisenstadt, Shmuel N. 2000. “Multiple Modernities.” Daedalus 129 (1): 1–29. Funston, John. 2001. “Constitutional Monarchy and Political Reform in Thailand.” Asian Survey 41 (3): 461–483. Gunn, Geoffrey C. 1997. Language, Power, and Ideology in Brunei Darussalam. Athens, OH: Ohio University Center for International Studies. Heywood, Andrew. 2017. Political Ideologies: An Introduction. London: Palgrave Macmillan. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Vol. 3, No. 4 Tahun 2025, P 124-130 Ezra Kalyla, et., al/ Konsep Melayu Islam Beraja Hussainmiya, B. A. 1995. Sultan Omar Ali Saifuddien III and Britain: The Making of Brunei Darussalam. Oxford: Oxford University Press. Noor, Farish A. 2015. The Malay World and the Politics of the MIB State: Religion, Culture, and Legitimacy in Brunei. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute. Saunders, Graham. 2013. A History of Brunei. London: Routledge. United Nations Development Programme (UNDP). 1997. Governance for Sustainable Human Development. New York, NY: UNDP. Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. New York, NY: Oxford University Press. World Bank. 2000. Reforming Public Institutions and Strengthening Governance. Washington, DC: The World Bank.